Memaknai Demokrasi lewat Pilihan-Pilihan Kecil dalam Hidup
oleh Melisa Nirmaladewi
Melisa Nirmaladewi adalah salah satu partisipan program Laboratorium Demokrasi yang difasilitasi oleh Pamflet Generasi dalam dukungan Digital Democracy Initiative. Laboratorium Demokrasi adalah ruang belajar dan berbagi orang muda tentang isu sosial dan politik dalam keseharian yang berlangsung pada Agustus – September 2026. Lewat catatan ini, Melisa membongkar ilusi ‘pilihan hidup’ individual dan mengajak pembaca mendudukkan demokrasi dan politik dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga. Khususnya, dalam negosiasi antara kewargaan, tubuh, dan ruang kota.
Dulu, demokrasi buatku terasa seperti urusan orang lain. Ia muncul lima tahun sekali lewat baliho di pinggir jalan, debat kandidat di televisi, dan jari bertinta ungu yang diunggah ke media sosial. Setelah itu, ia kembali ke tempatnya, di dalam gedung-gedung pemerintahan ibu kota yang terasa jauh dari kamar anak-anak daerah.
Pandangan itu pelan-pelan berubah. Bukan karena aku membaca buku politik yang tebal, melainkan karena hal-hal kecil yang terus berulang: menunggu bus yang tak kunjung datang, menghitung apakah ongkos ojek masih masuk akal bulan ini, memilih jalan pulang yang lebih terang meski lebih jauh, atau membuka aplikasi kualitas udara sebelum memutuskan mau olahraga di luar atau tidak.
Lama-lama aku sadar, semua itu sebenarnya soal pilihan. Dan, ternyata, pilihan-pilihan itu tidak sepenuhnya milikku.
Aku bisa memilih naik transportasi umum, tetapi hanya jika ada rute yang bisa membawaku ke tempat tujuan. Aku bisa memilih berjalan kaki, tetapi hanya jika trotoarnya tersedia dan memadai. Bahkan pilihan yang terasa personal, seperti kapan pulang ke rumah atau jalan mana yang ingin kulewati, kadang dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri.
Dari sana, aku mulai melihat hubungan yang sebelumnya tidak begitu jelas: tentang bagaimana hidup sebagai proyek pribadi pada akhirnya bertemu dengan ruang publik, bagaimana pilihan individual dibentuk oleh keputusan yang kita ambil secara kolektif, dan bagaimana demokrasi sesungguhnya dapat hadir di antara keduanya.
Melihat Hidup dari Lensa “Proyek Pribadi”
Usia dua puluhan adalah masa ketika semua orang seolah sepakat bahwa hidup adalah proyek pribadi. Kita diminta memilih karir yang tepat, mengatur keuangan dengan disiplin, menentukan dengan siapa kita menjalin hubungan, dan menyusun rencana lima tahun ke depan. Kalau gagal, ya salah kita sendiri: kurang usaha, kurang pintar membagi waktu, kurang tahan banting.
Aku sempat percaya sepenuhnya pada cara pandang itu. Sampai aku mencoba hidup “lebih baik” dan menabrak batas yang tidak bisa kuatasi sendirian. Aku ingin naik transportasi umum, tapi rutenya tidak menjangkau tempat tinggalku. Aku ingin lebih sering berjalan kaki, tapi trotoarnya putus-putus dan dipakai parkir motor. Aku berusaha mengurangi sampah plastik, tapi sampah yang sudah kupilah tetap berakhir di tempat yang sama.
Di titik itu aku mulai bertanya: sebenarnya, seberapa bebas aku memilih?
Pertanyaan itu membawaku ke Development as Freedom karya Amartya Sen (1999). Salah satu gagasannya yang paling menempel di kepalaku terdengar sederhana: kebebasan bukan hanya soal tidak dilarang, melainkan soal memiliki kemampuan nyata untuk menjalani hidup yang kita anggap bernilai.
Foto: Dokumen pribadi Penulis.
Gagasan ini membuatku melihat kembali pilihan-pilihan kecil tadi. Sekadar diperbolehkan naik transportasi publik tidak berarti aku benar-benar memiliki pilihan jika rutenya tidak tersedia, tarifnya tidak terjangkau, atau perjalanan pulangnya membuatku tidak merasa aman. Hak untuk hidup sehat juga menjadi sesuatu yang abstrak ketika udara yang kita hirup tercemar atau akses terhadap air bersih tidak merata.
Dengan kata lain, pilihan personal membutuhkan kondisi sosial yang memungkinkan pilihan itu benar-benar dijalankan.
Di sini lah hidup yang selama ini kuanggap sebagai proyek pribadi mulai bersinggungan dengan politik. Sebab banyak hal yang menentukan seberapa luas pilihanku ternyata tidak kuputuskan sendirian. Ada kebijakan transportasi, tata ruang, kualitas lingkungan, harga kebutuhan dasar, sistem pekerjaan, dan berbagai keputusan lain yang dibuat atas nama kepentingan bersama.
Aku mulai melihat demokrasi dengan cara yang sedikit berbeda. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang boleh memilih atau siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana keputusan bersama membentuk ruang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada akhirnya, demokrasi menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga kondisi seperti apa yang memungkinkan kita menjalani hidup yang kita pilih.
Hak atas Ruang dan Rasa Aman
Kalau pilihan hidup kita ternyata tidak pernah sepenuhnya personal, pertanyaan berikutnya adalah: di mana batas antara kehidupan pribadi dan keputusan bersama itu? Salah satu jawabannya ada di ruang publik.
Henri Lefebvre memperkenalkan gagasan tentang “hak atas kota” untuk menunjukkan bahwa kota bukan hanya kumpulan jalan dan gedung; ia adalah ruang hidup yang dibentuk oleh relasi sosial, ekonomi, dan politik. Tinggal di sebuah kota tidak otomatis membuat kita punya akses yang sama terhadapnya. Ada yang bisa menikmati taman, udara yang lebih bersih, rumah yang aman, dan transportasi yang nyaman. Ada pula yang harus tinggal di kawasan langganan banjir, dekat sumber polusi, atau jauh dari layanan publik.
Perbedaan itu sering kali terlihat seperti persoalan tempat tinggal atau keadaan ekonomi. Tetapi semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa ia juga menyangkut siapa yang memiliki kebebasan untuk menggunakan ruang dan siapa yang harus terus menyesuaikan diri terhadapnya.
Foto: Dokumen pribadi Penulis.
Sebagai perempuan, aku merasakan bahwa ruang publik tidak pernah benar-benar sekadar soal ruang. Ia juga tentang tubuh: bagaimana tubuh berpakaian, bergerak, dilihat, dan merasa aman di dalamnya. Sebelum keluar rumah, ada serangkaian pertimbangan yang nyaris otomatis bergumul dalam pikiran: apakah baju ini cukup “aman”, pukul berapa baiknya sudah berada di rumah, dan kontak darurat siapa yang harus siap dihubungi dalam situasi genting.
Kadang aku lupa bahwa semua perhitungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar. Bahwa ada orang yang bisa keluar rumah, berjalan sendirian, pulang larut, atau sekadar menikmati sebuah kota tanpa harus terus-menerus menghitung kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada diri dan tubuh.
Leslie Kern, dalam Feminist City: Claiming Space in Man-Made World (2020), menulis bahwa ‘’The city is not neutral. It is built on assumptions about who belongs, who is safe, and whose needs matter.’’
Kota dan serangkaian dinamikanya bukan ruang yang sepenuhnya netral. Cara sebuah kota dirancang dan digunakan selalu membawa asumsi tentang siapa yang dianggap berhak merasa aman, siapa yang dianggap pantas berada di ruang tertentu, dan kebutuhan siapa yang pada akhirnya menjadi dominasi pertimbangan.
Masih berkaitan dengan bagaimana sebuah kota dibangun, Kern menuliskan pertanyaan sederhana yang mengusik: “Could the flâneur be female?” Dalam tradisi urban, sosok flâneur menggambarkan seseorang yang dapat berjalan-jalan di kota, mengamati kehidupan di sekitarnya dan menikmati ruang publik dengan leluasa. Tetapi kebebasan semacam itu tidak selalu tersedia bagi perempuan. Pengalaman perempuan atas kota, seringkali dibentuk oleh rasa takut, kerja merawat, dan kebutuhan untuk terus menegosiasikan ruang.
Bagiku, di sini lah hubungan antara tubuh, ruang publik, dan demokrasi menjadi terasa lebih nyata.
Ketika seorang perempuan memilih jalan yang lebih terang meskipun lebih jauh, memilih pulang sebelum malam, atau menghindari ruang tertentu karena merasa tidak aman, keputusan itu memang terlihat seperti pilihan pribadi. Tetapi jika pengalaman serupa dialami oleh begitu banyak perempuan, mungkin persoalannya tidak lagi semata-mata personal. Pilihan yang terus-menerus harus dibuat karena sebuah ruang tidak aman adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam ruang tersebut yang perlu dipertanyakan secara kolektif.
Demokrasi, dalam pengertian ini, bukan hanya memberi kita hak untuk hadir di ruang publik. Ia juga berkaitan dengan bagaimana ruang itu dirancang agar lebih banyak orang dapat hadir di dalamnya tanpa harus mengecilkan diri, membatasi gerak, atau terus-menerus merasa takut.
Dari Personal Menjadi Kesadaran Kolektif
Mungkin, di sini lah aku mulai memahami mengapa pilihan personal bisa menjadi bagian dari demokrasi.
Satu orang memilih naik transportasi umum mungkin tidak akan mengubah sistem transportasi. Satu perempuan memilih berjalan di jalan yang lebih terang mungkin tidak akan mengubah desain sebuah kota.
Tetapi, ketika pengalaman yang sama dialami berulang kali oleh banyak orang, pilihan-pilihan personal itu mulai membentuk pola. Dan ketika pola itu dikenali sebagai persoalan bersama, ia bisa berubah menjadi tuntutan publik.
Foto: Dokumen Nuturang.
Aku kira kesadaran kolektif tidak selalu dimulai dari slogan besar. Kadang ia dimulai dari kalimat yang sangat sederhana mulai dari pikiran: “Aku juga mengalami ini.”
Pada titik tertentu, pengalaman yang tadinya terasa seperti kegagalan atau kesulitan pribadi mulai terlihat sebagai sesuatu yang memiliki pola. Dan ketika kita mulai melihat polanya, kita mulai bisa bertanya: siapa yang membuat kondisi ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung akibatnya, dan apa yang bisa kita ubah bersama?
Mungkin, demokrasi bekerja justru di ruang antara pertanyaan-pertanyaan itu.
Pemilu, parlemen, partai politik, dan pengadilan tentu tetap penting. Tetapi aku ingin demokrasi juga terasa di tempat-tempat yang lebih biasa. Ketika aku bisa mengecek kualitas udara melalui data publik yang terbuka dan dapat dipercaya. Ketika aku bisa naik transportasi umum pada malam hari tanpa harus menggenggam ponsel erat-erat. Ketika perempuan bisa menggunakan ruang publik tanpa harus terus menghitung risiko terhadap tubuhnya.
Aku masih ingin bebas menentukan hidupku sendiri; melalui pekerjaan apa yang kujalani, dengan siapa aku berbagi hidup, di mana aku tinggal, dan seperti apa masa depanku. Keinginan itu tidak berubah. Yang berubah adalah pemahamanku bahwa kebebasan membutuhkan pijakan.
Tidak semua orang bisa memilih berjalan kaki. Tidak semua orang bisa memilih makanan yang paling sehat, rumah yang bebas banjir, pekerjaan tanpa paparan polusi, atau perjalanan pulang yang aman. Bukan selalu karena mereka tidak mau memilih, tetapi karena pilihan tersebut memang tidak tersedia atau tidak terjangkau.
Karena itu, mungkin pertanyaan demokrasi bukan hanya “apakah warga punya pilihan?”, tetapi juga “apakah pilihan itu sungguh tersedia bagi semua orang?”
Pertanyaan kedua membawa kita keluar dari diri sendiri. Ia mengubah persoalan yang semula terasa personal menjadi sesuatu yang bisa dibicarakan, diperdebatkan, dan diperjuangkan sebagai kepentingan bersama. Dan mungkin, di situ lah demokrasi sebenarnya mulai terasa dekat.
Bukan ketika kita berdiri di depan bilik suara setiap lima tahun sekali, tetapi ketika kita menyadari bahwa pilihan kecil dalam hidup kita tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa jalan yang kita lewati, udara yang kita hirup, ruang yang kita tempati, dan rasa aman yang kita miliki adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat bersama.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk memilih hidup yang kita inginkan. Ia juga tentang membangun kondisi bersama agar semakin banyak orang benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih.