Melamun bersama Pamflet Generasi dan Minikino: Menyimak Tantangan dan Harapan Orang Muda di Bali
Ditulis oleh: Zariqoh Ainnayah Silviah
Aktivitas melamun seringkali dipandang sebagai kebiasaan yang tidak produktif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa melamun memiliki manfaat penting. Kalina Christoff, seorang peneliti dari University of British Columbia, menemukan bahwa melamun melibatkan beberapa area otak yang berhubungan dengan pemecahan masalah, pemrosesan memori, dan perencanaan masa depan. Pada Sabtu, 15 Juni 2024, Pamflet Generasi dan Minikino mengadakan kegiatan “melamun” untuk merespons pesatnya pembangunan di Bali.
Melamun merupakan serangkaian diskusi yang diinisiasi Pamflet Generasi di mana peserta menjadi aktor utama dalam proses produksi dan reproduksi pengetahuan dengan berangkat dari pengalamannya masing-masing. Melamun memungkinkan setiap peserta berbagi keresahan serta membangun ide bersama untuk kehidupan yang lebih ideal bagi mereka.
Melamun edisi ketiga ini diselenggarakan di Micro Art Shop House (MASH) Denpasar dengan mengusung tema “Saat semua semakin cepat, mari melamun”. Difasilitasi oleh Wilsa dari Pamflet Generasi dan Ozi dari Minikino, Melamun mendiskusikan bagaimana orang muda yang tinggal dan tumbuh besar di Bali memaknai dan menavigasikan hidupnya di tengah pembangunan yang sangat pesat. Mereka juga diajak untuk bersama-sama membayangkan ulang realita yang lebih baik.
Peserta melamun kali ini beragam, mulai dari orang muda yang sedang mencari kampus untuk berkuliah, mahasiswa, relawan di organisasi masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah, jurnalis, pekerja yang sehari-hari bekerja di laut, hingga penulis. Isu-isu yang ditekuni juga beragam, mulai dari disabilitas, hak kesehatan seksual reproduksi, lingkungan, hingga kemiskinan.
Gambar 1: Ragam peserta Melamun saling berbaur saat makan siang bersama.
Kegiatan melamun diawali dengan pemutaran film pemantik berjudul Air untuk Wasa (2015) yang disutradarai oleh I Made Suarbawa atau akrab disapa Birus. Film ini bercerita mengenai seorang anak yang memiliki tantangan dalam mengakses air bersih di desanya. Meski diproduksi pada tahun 2015, film ini dianggap masih relevan hingga saat ini, mengingat air masih menjadi permasalahan serius di sebagian wilayah di Provinsi Bali.
“Bali itu sedang tidak baik-baik saja, kita sedang tidak dalam persediaan air yang mencukupi. Mungkin kita bisa sangat mudah menikmati di daerah-daerah Denpasar atau Bali Selatan. Tetapi masih banyak banget di Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat, itu susah sekali yang namanya air,” terang Juni dari Bale Bengong saat menanggapi film Air untuk Wasa.
Setelah menonton film bersama dan berdiskusi tentang film Air untuk Wasa, sesi selanjutnya adalah sesi utama yaitu melamun. Proses melamun mengacu pada tiga pertanyaan pemantik yang telah disiapkan. Pada setiap sesi pertanyaan, fasilitator mengajak peserta merenungkan pertanyaan dan menggambar atau menuliskan kata konsep dari hasil renungannya. Fasilitator juga meminta beberapa peserta menceritakan gambar atau kata konsep yang telah ditulis. Dengan cara ini, melamun tidak hanya membantu peserta merefleksikan keresahan pribadi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi keresahan dengan orang lain.
Bali dalam Lensa Orang Muda
Peserta memotret Bali dari berbagai sisi. Komang, seorang perempuan penulis menggambarkan Bali dengan simbol perempuan yang menggunakan cepol atau konde, dengan batu di atasnya. Hal ini menggambarkan sistem patriarki di Bali yang tetap menuntut perempuan berperan dalam ekonomi. Ia mengatakan, “Patriarki di Bali itu bukan patriarki absolut. Jadi walaupun patriarkis, perempuan memegang kendali untuk ekonomi, untuk perdagangan. Bahkan ada yang bekerja sebagai tukang bangunan.” Pengamatan ini menyoroti beban perempuan Bali yang berlipat, karena selain harus menjalankan peran domestik sebagai tuntutan dari sistem patriarki, mereka juga memegang tanggung jawab ekonomi.
Dayu Sri, seorang mahasiswa, dan Pradnya, seorang pekerja sosial, menyoroti perkembangan pesat yang mengubah wajah Bali. Dayu Sri menyatakan keprihatinannya terhadap pembangunan yang berlebihan, “Menurut aku orang-orang dari luar itu sebenarnya mencari yang namanya kultur atau budayanya. Tetapi ketika melihat review di Icon Bali, sebenarnya mall-mall yang berdiri sekarang itu kayak kebanyakan.” Pradnya menambahkan, “Sekarang orang-orang itu ingin mendapat cuan yang instan dari pariwisata Bali. Mereka menggunakan segala cara yang eksploitatif biar lebih cepat cuan, tetapi itu merugikan banget khususnya untuk orang Bali itu sendiri.” Kedua perspektif ini menunjukkan betapa modernisasi dan kapitalisme telah mempengaruhi dan sering kali merusak esensi budaya dan tradisi Bali yang sebenarnya dicari oleh para wisatawan.
Gambar 2: Ragam ekspresi wajah peserta dalam mencerna gambar satu sama lain terkait Bali.
Oka, orang muda yang saat ini sedang sibuk mencari kampus untuk berkuliah, menggambarkan pengalaman sehari-hari yang kurang menyenangkan akibat kemacetan dan suhu yang meningkat, “Ekspektasi saya kan yang dari Jembrana melihat Denpasar adalah kota yang aktif dan produktif, tetapi aksesnya yang malah mempersulit, bikin tidak nyaman.” Pengalaman ini menggambarkan dampak negatif dari urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan yang matang, yang berujung pada ketidaknyamanan baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan.
Sementara itu, Lingga seorang perempuan pekerja menggambar timbangan dengan dua sisi yang berbeda, simbol modernisasi dan budaya, dan menyatakan kekagumannya pada kemampuan orang Bali dalam menyeimbangkan keduanya: “Satu hal yang masih membuat saya kagum dengan orang-orang Bali adalah mereka itu sangat balancing antara modernisasi sama culture gitu.” Namun, ia juga mencatat bahwa belakangan ini keseimbangan tersebut mulai goyah, lebih condong ke arah modernisasi.
Narasi-narasi ini menggambarkan bagaimana keunikan dan tantangan Bali dirasakan oleh penduduknya sendiri. Dari beban berlipat perempuan dalam sistem patriarki, keprihatinan terhadap pembangunan berlebihan yang merusak esensi budaya, hingga dampak urbanisasi yang mengurangi kenyamanan hidup, serta situasi keseimbangan kultur dan modernisasi saat ini. Semua perspektif ini memberikan gambaran menyeluruh tentang realitas yang dihadapi Bali, baik dari sisi positif maupun negatif.
Pengaruh Pembangunan Pesat di Bali bagi Orang Muda
Pradnya menggambarkan pengaruh pembangunan di Bali melalui pengalamannya yang harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup mahal yang dituntut oleh pariwisata di Bali. “Bali itu sangat mahal dan sebagai orang Bali kalau misalnya kita nggak punya uang, kita nggak bisa menikmati Bali,” ujarnya, menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk lokal dalam menikmati fasilitas di daerah mereka sendiri.
Gambar 3: Gambar-gambar peserta ditampilkan untuk didiskusikan bersama.
Perasaan kebingungan dan kesedihan juga dirasakan oleh peserta lain, seperti Teli, seorang staf di Pamflet Generasi. Ia merasa miris melihat masyarakat Bali yang kesulitan mengakses fasilitas dasar seperti air bersih. Teli berbagi pengalamannya melihat ketimpangan antara kawasan wisata yang mewah dengan kondisi masyarakat di daerah pedalaman Bali yang kekurangan air. “Gue lihat ini dengan mata kepala gue, dan gue gak bisa ngapa-ngapain,” kata Teli. Ketimpangan ini juga disorot oleh Rista, orang muda yang aktif di Forum GenRe Provinsi Bali. Ia menggambarkan perasaannya dengan emoji fake smile. Rista mengkritik kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat lokal dan dampak pembangunan yang merugikan warga Bali sendiri. Rista juga memiliki kekhawatiran akan menurunnya pariwisata Bali karena kehilangan daya tariknya.
Sementara itu, Haris memberikan perspektif dari sudut pandang seorang difabel. Ia mengkritik buruknya infrastruktur yang ada, terutama trotoar yang tidak ramah bagi pejalan kaki dan difabel. “Terus ada motor banyak lewat dan sebagai seorang difabel saya merasa ini tidak safe untuk teman teman difabel terutama disabilitas netra, karena guiding block pun tidak menjamin.” Ia juga menambahkan kekesalannya pada minimnya pelibatan difabel dalam perencanaan Pembangunan. “Lebih ke kesal, dan mungkin ini kan sebenarnya sudah direncanakan pembangunannya, dan saya yakin tidak melibatkan difabelnya langsung untuk berdiskusi tentang ini.”
Gambar 4: Beberapa gambar peserta menunjukkan impian untuk kota yang aksesibel bagi siapa saja, khususnya warga dengan disabilitas.
Dari berbagai pandangan ini, terlihat bahwa pembangunan pesat di Bali membawa dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, ada perkembangan ekonomi dan infrastruktur, namun di sisi lain, banyak penduduk lokal yang merasa terpinggirkan dan tidak dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut karena perencanaan yang tidak matang dan minimnya pelibatan masyarakat.
Ruang Hidup yang Ideal menurut Orang Muda di Bali
Berbeda dengan dua sesi pertanyaan sebelumnya, pada sesi ini selain menggambarkan hasil renungannya, fasilitator mengajak peserta untuk menambahkan gambar atau kata konsep pada hasil renungan teman sekelompoknya. Hal ini mendorong peserta untuk saling berkolaborasi, membangun imajinasi bersama tentang lingkungan ideal yang diimpikan.
Dita, seorang perempuan yang bekerja di Tsinghua South East Asia Center, dan Dewi, yang aktif di Ubud Writers and Readers Festival, mengungkapkan berbagai ide untuk mengatasi kemacetan. Dita menyoroti pentingnya memperbaiki transportasi publik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan. “Sepertinya baik untuk mengurangi kemacetan itu mungkin salah satunya dengan membenahi transportasi publik,” kata Dita. Dewi menambahkan bahwa anggaran pemerintah, khususnya APBD, harus dialokasikan untuk membangun fasilitas pendukung transportasi tersebut. Ia juga menggambar lingkungan yang asri sebagai simbol kenyamanan dan keberlanjutan di masa depan.
Juni menggambarkan kelimpahan air yang merata untuk semua orang, dan menekankan pentingnya menjaga pohon sebagai penjaga sumber air. Ia menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan dan menginginkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Juni juga mendapat tambahan elemen eco-tourism tanpa pembangunan yang tinggi dari teman sekelompoknya. Sementara pada gambar Dewi, ia menambahkan pasar terbuka untuk menggambarkan adanya ruang untuk berinteraksi dan saling berbagi.
Kelompok selanjutnya mengungkapkan visi mereka tentang menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, yang mencerminkan kehidupan di pedesaan dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar. Widi, dari East Bali Poverty Project (EBPP), menggambarkan suasana tenang di lereng Gunung Abang yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Ia membayangkan adanya rumah sakit dan sekolah yang dilambangkan dengan adanya simbol bendera, serta sumur yang melambangkan kerinduan akan akses air bersih. “Jujur, di lereng Gunung Abang di Desa Manik Aji itu mereka menampung air hujan. Bisa dibayangkan kita menggunakan itu untuk segala macam keperluan mereka,” ungkapnya. Widi berharap infrastruktur di tempat tersebut bisa diperbaiki, sehingga kehidupan di sana menjadi lebih nyaman dan layak.
Gambar 5 & 6: Proses menggambar teman Netra yang ditemani dengan teman bisik selama kegiatan; Peserta mengungkapkan harapan mengenai ruang hidup yang ideal.
Cika dari Minikino menambahkan bahwa ia menggambar jalan dan pasar dengan banyak orang serta hewan. Ia memimpikan tempat publik yang dinamis dan inklusif. “Pada intinya, aku memimpikan tempat-tempat publik yang bisa berkegiatan bersama, tempat-tempat musik, menikmati alam, melamun, dan masih bisa diisi akses gitu buat semua orang,” jelas Cika. Sementara itu, Eka menggambar rumah dan kata tenang yang mencerminkan ketenangan hidup di Karangasem yang jauh dari perkotaan. Ia juga konsisten menambahkan gambar pohon dan rumah pada hasil gambar temannya untuk menekankan suasana tenang.
Selanjutnya, Jayanti, anggota GenRe Provinsi Bali, menjelaskan bahwa ia menggambarkan lingkungan yang asri dan bebas polusi, dengan gunung berapi sebagai simbol kelimpahan alam yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Gambar gunung yang mendeskripsikan menurut pribadi saya menggambarkan lingkungan yang nyaman, dan itu asri tanpa adanya polusi dan padatnya pembangunan. Dan ini cukup ada gunungnya yang berapi, kita bisa memanfaatkan kelimpahan alam dengan sebaik-baiknya,” kata Jayanti.
Sementara itu Hendra, seorang mahasiswa, fokus pada pendidikan. Ia menggambarkan sekolah untuk menggambarkan pentingnya pendidikan untuk mewujudkan generasi emas 2045. Ia juga berharap generasi muda dapat menjaga pembangunan dan budaya di Bali serta mewariskannya kepada generasi berikutnya.
Sesi ini ditutup dengan kesimpulan dari Ozi yang merasa bahwa gambaran-gambaran peserta saling melengkapi dan bisa membentuk sesuatu yang ideal jika dikombinasikan. “Imajinasi kita itu bisa dibangun bersama-sama meskipun beberapa fokus berbeda,” kata Ozi. Wilsa juga menambahkan, “Harapannya semua keluhan dan lamunannya enggak cuma jadi lamunan aja kedepannya. Tapi bisa jadi kenyataan,” ujar Wilsa, mengakhiri sesi dengan ajakan untuk bertindak lebih lanjut.
Gambar 7: Foto bersama seusai kegiatan Melamun.
Dari melamun kita dapat melihat betapa pentingnya memberikan ruang bagi generasi muda untuk bersuara dan berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi sehari-hari. Melamun bersama Pamflet Generasi dan Minikino merupakan sebuah upaya untuk merangkul aspirasi yang diharapkan dapat menghadirkan perubahan yang bermakna untuk mewujudkan masa depan Bali yang lebih baik. Jadi, saat semua semakin cepat, mari melamun!
Peristiwa Wasior Berdarah dan Rantai Kekerasan di Papua
Tanggal ke-13 di bulan Juni merupakan hari berduka bagi keluarga korban Peristiwa Wasior Berdarah. Peristiwa Wasior Berdarah menyaksikan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Papua pada tahun 2001. Bermula dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa, warga sipil menyaksikan pencarian pelaku secara semena-mena oleh pasukan polisi yang meliputi pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan di luar hukum.
Pelanggaran HAM berat ini seharusnya diselesaikan secara hukum dan keluarga korban wajib diberikan keadilan. Meski begitu, hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diberikan kepada Jaksa Agung pada 2003 sampai sekarang belum membuahkan hasil. Dengan sejumlah pingpong antara Jaksa Agung dan Komnas HAM, berkas hasil penyelidikan yang dinyatakan belum melengkapi persyaratan formil dan materiil kini berada di tangan Komnas HAM sejak 2016.
Apa yang terjadi dalam Wasior Berdarah dan bagaimana negara menindaklanjutinya menunjukkan pola yang berulang di Papua. Artikel ini mengunjungi kembali peristiwa Wasior Berdarah untuk melihat bagaimana Papua sedang tidak baik-baik saja sedari dulu.
Rantai Kekerasan di Papua
Jika ditarik mundur, kericuhan yang terjadi di perusahaan kayu PT VPP berakar pada penindasan terhadap warga setempat. PT VPP sebelumnya telah melakukan kesepakatan terkait pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat1 masyarakat adat. Ketika PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan, warga yang sebelumnya sudah memberikan toleransi waktu akhirnya memilih untuk melakukan aksi menahan speedboat perusahaan sebagai jaminan.
Alih-alih memenuhi kesepakatan atau membuka ruang dialog, pihak perusahaan mendatangkan pasukan Brimob untuk melakukan tekanan dan intimidasi. Hal ini tidak diterima oleh kelompok sipil bersenjata, sehingga terjadi penyerangan terhadap perusahaan yang berakibat pada tewasnya lima anggota Brimob dan satu karyawan perusahaan. Selain penyerangan yang terjadi, kelompok bersenjata juga membawa enam pucuk senjata kepunyaan anggota Brimob yang tewas.
Aparat kepolisian kemudian diturunkan untuk mencari pelaku penyerangan. Pada titik inilah terjadi sejumlah tindak kekerasan terhadap warga sipil Desa Wonoboi, Wasior. Warga biasa yang tidak ada sangkut-pautnya dengan penyerangan yang terjadi harus menerima begitu saja teror yang berlangsung kala itu. Empat orang tewas, lima orang dihilangkan, satu orang diperkosa dan 39 orang disiksa.
Wasior Berdarah bukanlah satu-satunya. Ia adalah satu dari daftar panjang peristiwa ‘berdarah’ di Papua. Pada Juli 1998, terjadi Biak Berdarah yang menyaksikan bagaimana aksi damai memperjuangkan referendum dijawab dengan pembantaian oleh aparat militer. Delapan orang tewas, tiga hilang, 37 orang terluka berat dan ringan, dan 50 orang ditahan sewenang-wenang. Dalam memperingati 20 tahun Biak Berdarah, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara bahkan mengutarakan bahwa dalam kasus ini terdapat “banyak perempuan diperkosa, perempuan-perempuan hamil dibunuh, perutnya disobek bahkan bayinya dikeluarkan.”
Pada April 2003, terjadi Peristiwa Wamena. Warga sipil tengah merayakan Hari Raya Paskah ketika penyisiran 25 kampung di Wamena yang dipicu oleh pembobolan gudang senjata Markas Kodim dan penyerangan yang menewaskan dua anggota Kodim. Penyisiran oleh aparat TNI-Polri mengakibatkan sembilan orang tewas, 38 orang terluka berat, dan 42 orang yang tewas karena kelaparan selama pemindahan.
Pada Desember 2014, terjadi Kasus Paniai. Anggota TNI mengeroyok tiga remaja di Paniai. Ketika warga beramai-ramai meminta pertanggungjawaban, aparat TNI-Polri melakukan penembakan yang menewaskan empat orang di tempat dan 21 orang terluka. Satu orang yang dibawa ke rumah sakit meninggal dalam perawatan. Kelima warga Paniai yang tewas adalah remaja.
Selain keempat kasus ini, masih banyak pelanggaran HAM yang ‘berdarah’ di Papua. Salah satu implikasi genting dari deretan peristiwa berdarah di Papua adalah pemindahan paksa. Warga sipil yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) harus berpindah dari rumahnya dan menjadi pengungsi akibat dari eskalasi kekerasan di berbagai lokasi di Papua yang menjadikan rumah mereka daerah konflik yang tak lagi aman.
Dengan tinggal di tempat penampungan, rumah kerabat, dan di hutan; OAP yang mengungsi harus merelakan akses terhadap makanan yang bergizi, fasilitas kesehatan, sekolah, dan hidup berdampingan dengan iklim ekstrim. Sementara, pengiriman bantuan bagi OAP pengungsi oleh berbagai lembaga bantuan kemanusiaan seperti Palang Merah kerap dihalangi. Pekerja gereja yang ingin membantu pun beberapa kali dicegah oleh petugas keamanan untuk mengunjungi pengungsi.
Menagih Janji Negara
Tanggal ke-13 di bulan Juni memang merupakan hari berduka bagi keluarga korban Wasior Berdarah. Namun, tanggal ke-13 di bulan Juni ini juga merupakan hari untuk marah dan menagih keadilan. Kekerasan masa lalu yang tak kunjung diselesaikan melanggengkan budaya impunitas–pembebasan pelaku dari hukuman atas pelanggaran HAM. Terlebih, melihat panjangnya daftar pelanggaran HAM di Papua sejak dulu, impunitas dan ketiadaan keadilan membuka pintu lebar bagi kekerasan terhadap OAP untuk terus berulang.
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua hal yang wajib ditindaklanjuti: 1) presiden dan Mahkamah Agung harus segera membentuk Pengadilan HAM untuk Kasus pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah, dan 2) Kejaksaan Agung mengambil berkas Kasus pelanggaran HAM Berat Wasior Berdarah dari Komnas HAM RI dan menindaklanjutinya. Tuntutan ini disuarakan setiap tahunnya oleh KontraS, YLBHI, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Pada Sidang UPR (Universal Periodic Review) PBB di Jenewa, 3 Mei 2017, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan pengadilan untuk kasus Wasior-Wamena di Pengadilan HAM Makassar. Walau pernyataan tersebut hanya menjadi lip service belaka sejauh ini, sidang UPR PBB yang akan diadakan kembali pada akhir tahun 2022 ini menjadi salah satu momentum untuk melihat kembali tanggung jawab negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Apakah komitmen pemerintah yang telah lama tertunda akan dituntaskan? Atau kembali menjadi wacana belaka?
1. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah kepunyaan bersama para warga di bawah masyarakat hukum adat dalam wilayah masyarakat hukum adat tertentu.
Referensi
‘Rentetan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Papua’ CNN. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730084251-12-674118/rentetan-kasus-kasus-pelanggaran-ham-di-papua
Ahmad, D. (2022). ‘PBB: Penegakan Hak Asasi Manusia di Papua Memburuk.’ Tempo. Diakses pada 10 Juni 2022 pada: https://dunia.tempo.co/read/1566883/pbb-penegakan-hak-asasi-manusia-di-papua-memburuk
BBC. (2022) Kasus Paniai, Papua: Anggota TNI ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka pelanggaran HAM berat. Diakses pada 10 Juni 2022 pada: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60904780
Briantika, A. (2020). ‘Biak Berdarah 6 Juli 1998: Jalan Damai Berbuntut Kematian.’ Tirto.id. Diakses pada 10 Juni 2022 pada: https://tirto.id/biak-berdarah-6-juli-1998-jalan-damai-berbuntut-kematian-fPbV
Jerat Papua. (2021). Perampasan Tanah Adat, Sumber Konflik di Tanah Papua Jerat Papua. Diakses pada 10 Juni 2022 dari: https://www.jeratpapua.org/2021/02/22/perampasan-tanah-adat-sumber-konflik-di-tanah-papua/
Komnas HAM. (2020). 22 (Dua puluh dua) Tahun Tragedi Biak Berdarah. Diakses pada 10 Juni 2022 pada: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/9/1472/22-dua-puluh-dua-tahun-tragedi-biak-berdarah.html
KontraS. (2021). 20 Tahun Peristiwa Wasior: Selesaikan Kasus dan Hentikan Kekerasan di Tanah Papua, KontraS. Diakses pada 9 Juni 2022 dari: https://kontras.org/2021/06/12/20-tahun-peristiwa-wasior-selesaikan-kasus-dan-hentikan-kekerasan-di-tanah-papua/
Sitepu, M. (2017). Bagaimana kronologis tiga kasus ‘pelanggaran HAM berat’ di Papua? BBC. Diakses pada 9 Juni 2022 dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020
YLBHI. (2021). 20 Tahun Korban Pelanggaran HAM Berat Wasior Belum Mendapatkan Hak atas Keadilan. Diakses pada 9 Juni 2022 dari: https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/20-tahun-korban-pelanggaran-ham-berat-wasior-berdarah-belum-mendapatkan-hak-atas-keadilan/