Ditulis oleh raafi
“Kekerasan sudah dimulai sejak terbentuknya penindasan dan relasi antara sang penindas dan sang tertindas. Tidak ada satu kali pun dalam sejarah ketika kekerasan diinisiasi oleh sang tertindas.”
(Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas)
Bayangkan rumahmu dikepung, sengaja dibakar, dan pintunya dikunci dari luar oleh pencuri yang ingin merebut tanahmu. Apakah kamu akan mengetuk pintunya secara perlahan, sopan, dan berharap ada yang membukakan, atau kamu akan mendobraknya dengan apapun di sekitar sampai engselnya hancur? Jawabannya tentu bergantung pada seberapa cepat apinya membesar dan seberapa tebal pintunya. Namun, yang pasti, kejadian itu tak terjadi di ruang hampa: ada ketimpangan relasi kuasa antara pencuri yang secara aktif ingin menghancurkan rumah dan pemiliknya. Dalam wacana aksi perlawanan, masyarakat sering kali menuntut korban yang sedang dibakar untuk ‘mengetuk dengan santun’ dan menghujat mereka saat memilih mendobrak.
Tak jarang, aksi protes dihakimi dengan kompas moral yang kaku. Nirkekerasan didewakan sebagai satu-satunya ‘jalan suci’ yang bernilai luhur, sementara aksi konfrontatif atau kerusuhan (riots) buru-buru dicap sebagai tindakan destruktif. Cara pandang biner ini memposisikan taktik aksi bukan lagi sebagai instrumen politik, melainkan iman hidup—ia wajib hukumnya untuk dipegang teguh tanpa boleh digugat. Padahal, memagari perlawanan dalam kerangka moralistik seperti ini adalah pandangan yang keliru. Kekerasan, nirkekerasan, dan seluruh spektrum aksi di antaranya bukanlah iman; mereka adalah strategi.
Menanyakan mana yang ‘lebih efektif’ secara abstrak juga merupakan pertanyaan yang keliru, sebab ia mengisolasi taktik dari syarat utamanya, yaitu dibaca dengan pertimbangan konteks, kalkulasi sumber daya, dan ruang represif yang disediakan penguasa. Secara historis pun, aksi nirkekerasan dan konfrontatif sering kali berkelindan dan tumpang tindih. Tanpa adanya ancaman nyata yang mengganggu stabilitas atau rantai ekonomi, lawan jarang sekali tergerak hanya oleh imbauan yang disajikan secara sopan.
Ini bukan berarti aksi nirkekerasan tidak pernah berhasil. Dalam konteks ketika gerakan memiliki basis massa yang terorganisir meluas, dukungan sumber daya yang lebih stabil, serta ruang politik yang memungkinkan negosiasi, taktik nirkekerasan terbukti amat digdaya. Tengok saja bagaimana aksi boikot Bus Montgomery (1955-1956) yang digalang warga Kulit Hitam pasca-penangkapan Rosa Parks.
Gerakan ini tidak menang semata karena memegang moralitas ‘nirkekerasan’, melainkan karena pengorganisiran strategis: selama 382 hari, lebih dari 40.000 warga Kulit Hitam menolak naik bus, membangun sistem carpool (saling tumpang), dan gereja-gereja Kulit Hitam mengumpulkan uang serta sepatu baru untuk menggantikan alas kaki warga Kulit Hitam Montgomery yang compang-camping karena harus berjalan kaki berkilo-kilometer demi menggembosi 70% pendapatan sistem transportasi publik kota tersebut. Taktik ini dinilai berhasil menghancurkan stabilitas finansial lawan dan memberikan tekanan reputasi bagi penguasa, hingga akhirnya menyerah. Bukan karena kepekaan moral penguasa yang mendadak tumbuh, melainkan ongkos ekonomi dan politik untuk mempertahankan sistem rasisme sudah terlalu mahal untuk ditanggung.
Namun, ketika kanal-kanal kompromi itu ditutup rapat dan kekerasan hadir secara ugal-ugalan melalui instrumen hukum, militer, agama, dan lainnya, sejarah mencatat bahwa perubahan sistemik yang radikal dan upaya mempertahankan eksistensi hampir selalu membutuhkan eskalasi konfrontatif. Kerusuhan Stonewall (1969) di New York, misalnya, di mana kelompok gay, trans, drag queens, dan marjinal lainnya hidup di bawah tekanan sistem hukum AS yang amat represif dan penggerebekan polisi ke bar-bar queer dianggap sebagai rutinitas.
Penggerebekan di Stonewall Inn malam itu direspons ledakan konfrontasi fisik selama beberapa malam berturut-turut. Meteran parkir dicabut dijadikan pendobrak pintu, botol dan batu melayang, barikade dipasang, hingga aparat melarikan diri dan mengurung diri di dalam bar. Konfrontasi terbuka ini tidak hanya berhasil memukul mundur aparat, tetapi juga secara fundamental merevolusi sistem gerakan pembebasan: ia menghancurkan rasa takut, menghentikan dominasi narasi bahwa kelompok queer harus bersikap ‘santun’ agar diterima, dan melahirkan organisasi radikal seperti Gay Liberation Front (GLF) dan Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR). Tanpa adanya keberanian untuk menabrak aturan hukum yang rasis dan homofobik malam itu, gerakan hak-hak sipil modern tidak akan pernah menggeser lanskap politik secara masif seperti sekarang.
Mari lihat bagaimana dinamika taktik ini sejatinya lebih nuanced dalam gerakan pembebasan, di Palestina dan Papua misalnya. Di Palestina, rakyat menghadapi genosida dan kolonialisme oleh Israel. Aksi mogok makan, demonstrasi damai seperti Great March of Return, hingga eskalasi angkat senjata martir di garis depan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu pula dengan di Papua yang ruang hidupnya terus digerus oleh militerisme dan ekstraktivisme. Ketika diplomasi formal dibungkan dan aksi damai direspons dengan peluru, taktik konfrontatif menjadi bentuk pertahanan diri untuk menjaga eksistensi tanah adat mereka.
Para penonton di luar lingkaran konflik seringkali menuntut agar korban yang sedang ditindas ini bertindak sopan, rapi dan tertib supaya perlawanannya layak mendapatkan simpati. Padahal, kesopanan dalam politik itu omong kosong. Tuntutan ini ibarat memaksa orang yang sedang dicekik untuk memilih diksi puitis saat berteriak minta tolong. Aturan ‘harus tertib’ itu sendiri juga dibuat oleh penguasa agar rasa aman dan nyaman mereka tidak pernah benar-benar terganggu. Karenanya, menuntut warga yang tertindas untuk menempuh cara-cara damai yang dibentuk oleh penindas sama saja dengan mengulang retorika penindasan dan mencegah pembebasan sejati untuk terjadi.
Memang, taktik konfrontatif membawa konsekuensi ganda: ia mampu menekan institusi dan merebut perhatian publik secara drastis, tetapi di saat yang sama berisiko menurunkan simpati masyarakat awam. Namun, mengukur keberhasilan aksi hanya dari hasil konkret hari ini adalah cara pandang yang dangkal. Potret barikade yang terbakar atau aksi bertahan yang gigih dari kejaran gas air mata berfungsi sebagai simbol perlawanan. Sekalipun suatu aksi gagal mengubah kebijakan detik itu juga, ia sanggup memantik imajinasi radikal, mengikis rasa tidak berdaya (learned helplessness), dan melahirkan generasi aktivis baru di masa depan yang berpikir bahwa hidup yang lebih baik itu mungkin untuk direbut dan diperjuangkan.
Di atas segalanya, persoalan taktik pada akhirnya berpulang pada posisionalitas dan pengalaman ketubuhan. Sangat menggelikan ketika para pengamat yang hidup nyaman dalam lingkaran privilese—tidak pernah merasakan sesaknya gas air mata, rumahnya tidak digusur, dan tubuhnya tidak menanggung risiko kriminalisasi—merasa berhak menjadi polisi moral bagi cara orang lain melawan.
Siapa kita sampai berhak mendikte cara orang lain bertaruh nyawa demi bertahan hidup?
Penindasan dirasakan secara riil di atas tubuh mereka yang terpinggirkan. Oleh karenanya, hanya mereka yang ditindas yang memiliki hak mutlak untuk menentukan ragam taktik apa yang ingin mereka gunakan untuk merebut kembali tanah dan kemanusiaannya. Orang luar tidak memiliki legitimasi etis untuk menguratori, menghakimi, apalagi menentukan cara “yang seharusnya” bagi perlawanan orang lain.
Ketika jalanan meletus dan barikade terpasang, tugas kita bukan bertindak sebagai pembina moral yang menghakimi taktik mereka. Tugas kita adalah membongkar kondisi-kondisi penindasan struktural yang memaksa taktik tersebut harus diambil. Sebab jika kekerasan sistemik negara dan korporasi telah merenggut ruang hidup warga setiap hari, masih pantaskah kita menuntut mereka yang terdesak untuk merintih dengan bahasa yang menyenangkan telinga penindasnya?
Periksa teks-teks di bawah ini untuk membaca lebih lanjut tentang aksi langsung, strategi nirkekerasan, dan etika politis:
Aksi Langsung
Gelderloos, P. (2007). How nonviolence protects the state. https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state
Graeber, D. (2009). Direct action: An ethnography. Ak Press.
Loadenthal, M. (2017). The politics of attack: Communiqués and insurrectionary violence. Manchester University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv18b5k7t
Sovacool, B. K., & Dunlap, A. (2021). Anarchy, war, or revolt? Radical perspectives for climate protection, insurgency and civil disobedience in a low-carbon era. Ssrn.Com. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3979688
Strategi Nirkekerasan
Nagler, M. N. (2014). The nonviolence handbook : A guide for practical action. Berrett-Koehler Publishers, Inc.
Popovic, S., Djinovic, S., Milivojevic, A., Merriman , H., & Marovic, I. (2007). Centre for applied NonViolent action and strategies core curriculum. Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies.
Etika Politis
Davis, A. Y. (2016). Freedom is a constant struggle: Ferguson, Palestine, and the foundations of a movement. Haymarket Books.
Hansson, E., & Weiss, M. L. (2023). Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia. Taylor & Francis.
